Iklan

Whatsapp Image 2021 03 04 At 08.50.32

Whatsapp Image 2021 03 04 At 08.50.32

Flickr Feed

Img 20220222 Wa0001

SERUAN ASPIRASI TOLAK PERMENAKER NO 2 TAHUN 2022

59
Spread the love

Yogyakarta, SuaraDjogja.com, — Aksi penolakan bentuk keberatan para buruh terkait UU permenaker no 2 Th 2022, tentang kebijakan JHT yang bisa diambil di usia 56 tahun, di kantor Disnaker, Yogyakarta (21/02/2022).

Dalam orasinya Dani E W dari SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) selaku korwil, bahwa Kemenaker no 2 th 2022 dinilai merugikan buruh, dalam kondite ketika di PHK, atau merugikan buruh yang terdampak PHK. JHT yang diharapkan bisa menjadi solusi namun kemudian malah menjadi merugikan para buruh karena kebijakan yang baru.

Disampaikan pula bahwa akar dari sebuah kemiskinan adalah ketidak pedulian pemerintah kepada rakyat.

Dari sekian jumlah peserta yang hadir menyerukan aspirasi tersebut sebagian dari SBSI dan perwakilan pekerja lainya, diterima oleh Aria Nugrahadi ST.M.Eng (kepala disnaker dan transmigrasi DIY), untuk duduk bersama, dalam acara penyampaian aspirasi yang diikuti beberapa mantan karyawan SS, SBSI dan dari para pekerja lainya.

Ana mantan katy SS, yang sudah bekerja selama 9 Tahun membeberkan bahwa, sudah 1 tahun uang BPJS dari SS belum juga cair.

Aria Nugrahadi ST.M Eng menanggapi dan mengatakan bahwa, pihaknya akan merangkai semua masukan baik melalui penyampaian pendatapat ataupun melalui mekanisme sidang tripatit disemua kabupaten kota untuk kita teruskan ke Kementrian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia, agar segera menjdi sebuah rumusan tripatit. Tripatit adalah lembaga yang strategis terkait penyelesaian permasalahan ketenaga kerjaan.

Terkait JHT didapatkan informasi bahwa JHT diharapkan menjadi perlindungan jangka panjang, sedang JKP diharap menjadi instrumen bantalan jangka pendek. Masalah perlunya sosialisasi terkait apa itu JHT dan JKP, diharapkan maksud dan tujuan itu menjadi baik, skema ataupun urut-urutan penyampaian tuntas terlebih dahulu.

Disampaikan pula terkait dengan SS mempunyai komitment bersama-sama BPJS ketenaga kerjaan agar bisa menyelesaikan permaslahan- permasalahan kepatuhan terhadap norma ketenaga kerjaan dalam arti termasuk pembayaran terhadap premi ketenagakerjaan.

(Rep/Endang S)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Developed by Jasa Pembuatan Website Jogja