Iklan

Whatsapp Image 2021 03 04 At 08.50.32

Whatsapp Image 2021 03 04 At 08.50.32

Flickr Feed

Img 20221123 Wa0001

Pemerintah DIY Tebus Ijazah Siswa Milyaran Rupiah; Menyelesaikan Namun Tidak Menuntaskan

201
Spread the love

Sleman, Suaradjogja.com — Keputusan Pemerintah DIY menebus ijazah siswa yang ditahan sekolah hingga milyaran rupiah, adalah langkah kebijakan yang baik, dan sangat membantu, terutama bagi sekolah sekolah swasta yang minus.

Selama ini penahanan ijasah termasuk yang sering dilaporkan di Ombudsman RI DIY terkait isue layanan pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh
Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Budhi Masthuri, pada (22/11/2022), melalui keterangan pers.

Tidak hanya ijazah, kami bahkan menerima laporan penahanan kartu ujian dan SKL (Surat Keterangan Lulus) sehingga si anak nyaris tidak bisa meneruskan ke sekolah lebih tinggi. ini terjadi di MTs Swasta.

Maka, kebijakan menebus ijazah siswa juga relevan untuk dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota di DIY.

Meskipun kebijakan menebus ijazah siswa, itu baik, tetapi ini penyelesaian jangka pendek. Menyelesaikan tetapi tidak menuntaskan persoalan.

Akar masalah dari persoalan penahanan ijazah dan lain-lain adalah; praktik pungutan yang masih terjadi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, dasar maupun menengah. Oleh karena itu, inilah yang seharusnya juga diselesaikan.

Gubernur dan DPRD DIY harusnya membuat kebijakan (Perda/Pergub) untuk mewujudkan *DIY Nir Pungutan Sekolah*. Sebab tunggakan biaya pendidikan yang berimplikasi pada penahanan ijasah-mesipun ini tidak dibenarkan- kebanyakan penyebabnya adalah karena siswa tidak mampu melunasi pungutan. Pungutan itu sifatnya wajib, maka kalau belum lunas akan dianggap hutang. Dan umumnya sekolah menggunakan ijasah sebagai *jaminan pelunasannya*”. Ini pada dasarnya adalah praktik bisnis atau komersialisasi pendidikan, karena logika yang dipakai adalah logika perdata bisnis
Tentu akan berbeda jika mekanismenya sumbangan sukarela.

Maka ke depan, seharuanya instrumen pendanaan pendidikan selain APBN/APBD, menggunakan *sumbangan sukarela*, ini sekaligus akan menghidupkan kembali budaya gotong royong.

(Red/ponijan)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Developed by Jasa Pembuatan Website Jogja