Iklan

Whatsapp Image 2021 03 04 At 08.50.32

Whatsapp Image 2021 03 04 At 08.50.32

Flickr Feed

Img 20211121 Wa0115

Ketua DPC AWPI Gunungkidul, Supriyanto Meminta Pejabat Badan Publik Untuk Lebih Terbuka Dalam Memberikan Informasi

109
Spread the love

Gunungkidul, Suaradjogja.com — Pejabat badan publik diminta untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana kedua UU tersebut juga mengatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya, (21/11/2021).

Seperti yang disampaikan ketua DPC AWPI Gunungkidul, Supriyanto (Montho) bahwa, bagi siapa saja yang menghambat dan menghalangi wartawan dalam mengemban tugasnya saat melaksanakan peliputan.

“Aturan hukum ketentuan pidana pasal 18 dikatakan bahwa, ‘Setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi sesuai yang diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halangan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500Juta,” paparnya disaat rapat koordinasi pengurus bersama anggota di Taman Kuliner Wonosari pada Sabtu, 20 November 2021, 09:00 Wib.

Supriyanto menyampaikan selain ketentuan pidana dalam UU Pers, Pejabat badan publik yang menolak memberikan informasi, juga diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Dalam pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, menyebutkan : Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),” jelasnya.

Lebih lanjut Ia membeberkan bahwa wartawan di lapangan tidak perlu ragu dalam melaksanakan tugasnya, yakni dalam menggali informasi ke narasumber berharap dapat memperoleh informasi sebagai bahan pemberitaan yang akurat sesuai dengan fakta di lapangan.

“Di sini jelas, bahwa sanksi pidana diatur di dalam 2 Undang-Undang,” tandasnya.

Didalam pasal 4 Undang-Undang Pers adalah menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi.

“Contoh di sejumlah kasus, banyak terjadi jurnalis yang kerap mendapatkan intimidasi baik kekerasan fisik, verbal, perampasan alat kerja bahkan teror mulai dari aparat keamanan, pejabat maupun masyarakat, terutama saat meliput di daerah konflik,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut ketua DPC AWPI Gunungkidul Supriyanto, mengingatkan semua pihak, agar dapat lebih memperhatikan lagi tentang hak-hak jurnalis di mata hukum, yakni dengan tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap jurnalis saat tengah melaksanakan tugas peliputan.

“Jika narasumber atau obyek pemberitaan merasa kecewa atau tidak puas dengan sistem kerja wartawan dalam pemberitaannya, dapat memberikan hak jawab sebagaimana diatur juga dalam UU Pers,” paparnya.(red)

Dari kutipan sumber pemberitaan media Suarakpk.com, menjelaskan terkait Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

UU No. 14 Tahun 2008, diberlakukan bertujuan untuk :

a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
(Redaksi).

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Developed by Jasa Pembuatan Website Jogja